Asisten Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Adi Susanto mengaku telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Polda Kalteng terkait dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng.
“Kami telah menerima SPDP untuk 19 tersangka dugaan tindak pidana korupsi,” beber Adi didampingi Kepala Seksi Penuntutan Rabani M. Halawa saat ditemui di kantornya, Senin (25/11).
Rabani menyebut para tersangka memiliki jabatan mulai dari mantan Kepala Disdik berinisial DL, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hingga pegawai dan honorer yang masih aktif bekerja.
“Dugaan kerugian negara sebesar Rp5,2 miliar berdasar perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ucap Rabani.
Kerugian tersebut berasal dari total pagu anggaran Rp16 miliar pada tahun anggaran 2014 silam yang sedianya digunakan untuk membayar biaya akomodasi dan konsumsi pada acara yang terselenggara di Swiss-Belhotel Danum di Jalan Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya.
Modus yang diduga digunakan para tersangka adalah mark up atau penggelembungan dana serta pembayaran kegiatan fiktif untuk pembayaran biaya penyelenggaraan.
“Jadi kegiatan dibagi jadi beberapa bagian untuk menghabiskan pagu anggaran yang telah disiapkan,” jelas Rabani.
Kelebihan pembayaran kemudian dimasukkan ke rekening pegawai honorer yang selanjutnya dibagikan lagi. Beberapa bidang pada Disdik yang menjadi sasaran penyidikan adalah Bidang Pembinaan Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Menengah Atas.
SPDP bertanggal 28 Oktober itu diserahkan penyidik Polda Kalteng kepada pihak Kejati Kalteng pada akhir Oktober 2019. Hingga saat ini SPDP tidak menyebutkan adanya tersangka lain di luar lingkup Disdik Kalteng.
Pihak Kejati Kalteng masih meminta penyidik Polda Kalteng untuk terus menelusuri dan mendata aset milik para tersangka, sebelum dapat melimpahkan berkas maupun tersangka kepada pihak kejaksaan.
“Siapa yang nantinya akan mengembalikan uang Rp5,2 miliar ini kan,” senyum Rabani.
Rabani menduga akan ada belasan jaksa yang menjadi anggota Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diturunkan pihak kejaksaan dalam persidangan kelak.
“Ada yang dari Kejati, ada yang dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya,” pungkas Rabani.
