Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar menyebut Joko Widodo sebagai Presiden yang tidak mampu memimpin.
Ketidakmampuan itu, kata dia, terlihat jelas dari seteru yang terjadi antara Dirut Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
“Menurut saya Pak Jokowi adalah Presiden yang tidak memimpin. Masa bisa sampai terjadi seteru di bawahannya, seterunya pun secara terang-terangan,” kata Dahnil saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Rabu (19/9).
Seteru yang terjadi antara Enggar dan Buwas ini menurut Dahnil sangat tidak elok, apalagi mereka berada di jalan yang sama sebagai bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi. Posisi Buwas dan Enggar pun tentu sama-sama sebagai bawahan yang bekerja di sektor perekonomian terutama komoditas pangan.
“Kok bisa berseteru terang-terangan di publik,” katanya.
 |
Dahnil disebut-sebut akan masuk dalam tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Selanjutnya, menurut Dahnil perseteruan itu bisa terjadi jika terdapat ketidakcakapan dalam kepemimpinan seorang Presiden. Dikatakan dia, Jokowi sebagai presiden harusnya marah besar atau memberi teguran kepada bawahannya yang berseteru ini.
“Bagi saya sih ada masalah dengan kepemimpinan Jokowi, seteru ini kan sama saja dengan hinaan untuk dia dari bawahannya,” kata dia.
 |
Tak hanya soal Jokowi yang tak memiliki kemampuan memimpin, Dahnil juga curiga ada kepentingan rente di dalam tubuh Kementerian Perdagangan. Sengkarut Bulog ini kata dia, bisa terjadi karena ketidaklengkapan data di kementerian itu yang berujung pada kepentingan rente.
“Memang ada fakta mafia pangan yang punya tujuan rente. Mereka ingin berburu rente dengan kekacaubalauan ini, karena ada data-data yang semrawut,” katanya. Data-data komoditas di Kementerian menurut Dahnil banyak yang silang sengkarut, dari mulai data komoditas pangan hingga data-data terkait kependudukan.
Data yang sengkarut ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh para mafia yang ingin melakukan rente.
 |
“Orang berangkat dari data yang carut marut ini memanfaatkannnya sebagai tujuan rente,” katanya.
“Tujuan rente apa, karena misal bisa kuota impor ditambah atau dikurang. Karena enggak ada otoritas data yang benar karena datanya bisa dikarang,” tutupnya.
Sebelumnya Buwas sempat memberikan suara berbeda terkait impor beras. Menurutnya, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan tak perlu lagi mengimpor beras di paruh kedua tahun ini lantaran ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog masih sekitar 2,4 juta ton.
Selain itu, Buwas juga menganggap impor beras tak perlu dilakukan lantaran Bulog tak memiliki tempat lagi untuk menampung pasokan beras dari impor.
“Perintah kemarin dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan bahwa kami harus impor 1 juta ton, tapi kami mau taruh di mana beras itu? Kecuali Menteri Perdagangan menyiapkan gudang atau kantornya beliau mau dipakai jadi gudang beras, itu baru saya akan impor,” pungkasnya.
