Ancaman Presiden Joko Widodo untuk mencopot jajaran TNI dan kepolisian yang tidak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan dinilai efektif mengatasi masalah tahunan itu.
Presiden pertama kali mengeluarkan ancaman seperti itu pada 2016 lalu dan kini mengeluarkan ancaman serupa menjelang perhelatan Asian Games bulan Agustus, bertepatan dengan puncak musim kemarau di Indonesia.
Peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo mengungkapkan bahwa gertakan presiden ini cukup terbukti efektif menurunkan kebakaran hutan selama beberapa tahun terakhir -meski hingga kini belum terbukti ada jajaran TNI dan polri yang dicopot.
“Tapi ancaman itu kena ke tentara dan polisi. Jabatan kan penting bagi mereka, mereka tidak ingin daerahnya dan jabatannya hilang. Terus terang itu efektif, cukup oke lah untuk menggertak,” ujar Herry kepada BBC Indonesia, Rabu (07/02).
Humas Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, AKBP Kuswahyudi Tresnadi, menuturkan meski saat ini sedang musim hujan, Provinsi Jambi sudah bersiap-siap menghadapi kebakaran hutan yang mungkin akan terjadi setelah musim hujan usai sekitar Juni mendatang.
“Koordinasi dengan Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) dan seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari sejak tahun lalu kita siapkan,” kata Kata Kuswahyudi.
“Dari level yang paling bawah, dari tingkat polsek, polres, mengantisipasi karhutla dan kabut asap,” imbuhnya.
Jambi adalah satu dari lima provinsi yang ditetapkan dalam status darurat kebakaran oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lainnya adalah Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Sehari sebelumnya, dalam rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2018 di Istana Negara, presiden menuturkan ‘aturan main’ ini berlaku bagi kapolda, kapolres, serta pengdam dan danrem di masing-masing daerah, yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.
“Jadi saya ulang lagi aturan mainnya. Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertantangani dengan baik, aturannya masih sama: dicopot,” tegas Presiden Jokowi.
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Witjaksono Hadi menuturkan pasca kebakaran hutan masif pada 2015, presiden memberi arahan kepada Panglima TNI dan Kapolri pada awal 2016 untuk mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang tidak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan.
Djati menambahkan sejak arahan tersebut diberikan oleh Presiden Jokowi, belum ada jajaran TNI dan Polri yang dicopot.
“Sejak perintah presiden itu semua tertib, semua melaksanakan dengan baik. Artinya itu efektif. Teman-teman dari TNI dan Polri sangat konsisten melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan panglima tertinggi.
‘Lompatan kemajuan’
Presiden Jokowi mengungkapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan ‘lompatan kemajuan yang signifikan’.
Pada tahun 2015, ketika terjadi bencana kebakaran hutan besar-besaran, terdapat 21.929 hotspot di Indonesia.
Namun pada 2016, angka itu menurun drastis menjadi 3.915 hotspot. Sementara pada tahun lalu, terdapat 2.567 hotspot. “Penurunan yang sangat jauh sekali.”
Satuan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan dibentuk untuk menangani kebakaran hutan, melibatkan masyarakat dan perusahaan swasta, serta ditangani oleh pemerintah daerah beserta jajaran TNI dan kepolisian yang ada di daerah.
“Paling kalau ada kebakaran di sebelah mana, saya telepon Panglima [TNI] ganti Pangdam-ya. Kebakaran kok nggak rampung-rampung. Di provinsi mana, telepon Kapolri, Kapolda-nya ganti. Kalau wilayahnya agak kecil, danrem-nya. Agak kecil lagi, kapolresnya.
“Ini adalah cara-cara yang saya kira efektif dalam menggerakkan satgas di lapangan,” tegasnya.
Peneliti dari CIFOR, Herry Purnomo mengamini hal tersebut. Menurutnya, sebelumnya, beberapa oknum polisi dan TNI diduga terlibat melakukan pembakaran hutan di daerah.
“Tapi sekarang digertak gitu, pimpinannya bilang ke anak buahnya. Jadi anak buahnya pada takut, dan ketakutan itu menjalar juga ke masyarakat, to some extent,” imbuh Herry.
Dia pula mengamini bahwa Indonesia sudah mencatat capaian besar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2015, 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Namun pada 2016, jumlahnya menurun drastis menjadi 450.000 hektar. Tahun lalu, luas area terbakar menurun menjadi 160.000 hektar.
Menurutnya, penurunan terjadi lantaran kondisi cuaca yang lebih basah pada 2016 dan 2017, dibandingkan cuaca panas berkepanjangan, atau el nino pada 2015.
“Tapi yang menarik sebenarnya, 2017 tidak lebih basah dari 2016, tapi toh kebakaran tetap turun. Artinya, banyak pihak, termasuk swasta lebih patuh terhadap hukum dibanding sebelumya.”
“Temuan kami di lapangan juga masyarakat sebagian takut dan sebagian sadar untuk tidak membakar lahan,” imbuhnya.
Menurutnya, 2015 menjadi titik balik dari penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia. Banyak pihak termotivasi sehingga ada perbaikan-perbaikan di dua tahun berikutnya, baik di swasta, masyakat dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif memantau itu.
Herry menambahkan, dari sisi manajemen dan fakta di lapangan, terdapat perbaikan dalam hal penanganganan kebakaran hutan.
“Tapi itu tentu belum cukup, karena masih terbakar juga kan, tiap tahun ada 160.000-an hektar,” kata dia.
Dana Rp39 triliun digelontorkan
CIFOR sendiri terlibat dalam menyusun desain besar pencegahan kebakaran hutan dan lahan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Strategi yang dilakukan, antara lain: insentif ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pendekatan hukum, infrastruktur air dan penanganan awal jika ada kebakaran.
Herry menuturkan, untuk merealisasikan inisiatif ini dana sebesar Rp39 triliun digelontorkan untuk mencegah kebakaran hutan selama 2017 hingga 2019.
“Dan itu tidak hanya dari government (pemerintah), tapi juga private sector (sektor swasta), donor dan lain-lain.”
Dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan jumlah hotspot menurun dan kualitas udara membaik. Di lapangan, penanggulangan kebakaran dilakukan oleh satgas yang dipimpin oleh gubernur di seluruh daerah rawan kebakaran beserta jajaran polisi dan TNI.
“Jadi aturan yang diterapkan presiden masih berlaku, bahwa tiap satuan wilayah harus menanggulangi kebakaran hutan bersama dengan satgas. Sehingga kemarin para pangdam, para polda mendapat arahan langsung.”
Berdasar data dari KLHK, daerah rawan kebakaran hutan antara lain Sumatera Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Kendati begitu, Djati menuturkan ada daerah yang sebenarnya tidak rawan kebakaran, namun nyatanya terbakar. Seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.
“Ternyata mereka ada kebiasaan masyarakat disana dalam menyiapkan makanan ternak itu didahului melakukan pembakaran. Sehingga ketika musim hujan makanan untuk ternak mereka tumbuh bagus,” jelasnya.
Waspada asap selama Asian Games
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pula menyinggung perhelatan pesta olahraga negara-negara di kawasan Asia atau Asian Games 2018, yang akan digelar di Jakarta dan Palembang. Bersamaan dengan pelaksanaan Asian Games di bulan Agustus mendatang, Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau dan akan menjadi pertaruhan reputasi Indonesia di mata internasional.
Ia mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Apalagi, provinsi Palembang berdekatan dengan daerah rawan kebakaran.
“Jangan sampai saat perhelatan itu ada asap, ada kebakaran lahan dan hutan, sehingga mengganggu image, juga mungkin bisa mengganggu penerbangan,” tegas Presiden.
Oleh karena itu, Presiden mengingatkan perlunya semua pihak terkait harus bekerja keras agar perhelatan Asian Games ini dapat berjalan dengan lancar tanpa terganggu dengan masalah kebakaran hutan dan lahan.
Herry menambahkan, yang sebenarnya ditakuti bukan lah kebakaran hutan dan lahan selama pergelaran Asian Games, melainkan asap yang ditimbulkan.
“Kalau itu gambut, asapnya beracun. Meski kebakaran jauh, tapi asapnya bisa kemana-mana.”
Di lihat dari sisi manajemen dan fakta di lapangan, Herry menilai pola penanganan kebakaran hutan sudah di jalur yang benar.
“Tapi, melihat faktanya bahwa masih ada kebakaran, itu iya. Dan jika itu terjadi di lahan gambut, ya hati-hati dengan asapnya. Kalau saya lihat nanti polisi dan tentara akan mengamankan di seluruh Sumatra Selatan, tidak hanya di Palembang, tapi Sumsel dan Riau.
Terkait hal tersebut, Djati menuturkan untuk mengantisipasi hal itu, KLHK berkoordinasi dengan gubernur. Di samping itu, pemantauan kondisi kualitas udara terus ditingkatkan.
Dia menjelaskan saat ini sudah ada stasiun pemantau di Pekanbaru dan Palembang yang memonitor indeks pencemaran udara.
“Akan dipasang lagi beberapa alat yang memantau kualitas udara,” kata dia.
Selain itu, tim koordinasi satgas di lapangan dioptimalkan dan pemantauan langsung yang dilakukan oleh Menteri KLHK.
“Pemantauan langsung oleh ibu menteri, melalui pengendalian di hotspot maupun di kualitas udara.”
Belajar dari kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, pada tahun 2017 telah dibangun Sistem Deteksi Dini Pencegahan Karhutla.
Dalam sistem ini ditampilkan data hotspot secara harian dan peta rawan kebakaran yang bisa diakses melalui laman http://sipongi.menlhk.go.id.
