Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana menilai pengusutan kasus Rocky Gerung telah menciptakan asumsi yang membuat publik sulit memisahkan kepentingan sarat politik di balik upaya penegakan hukum di kepolisian.
Polisi diketahui memanggil aktivis sekaligus pengamat politik Rocky Gerung untuk diperiksa terkait pernyataannya soal ‘kitab suci fiksi‘ –yang kejadiannya sudah berlalu cukup lama.
Rocky dikenal sebagai pengamat yang kerap mengkritik dan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Meski tak berikrar tegas sebagai oposisi, Rocky kerap hadir di banyak acara kubu oposisi yang mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Aditya menilai maka wajar jika publik membangun persepsi tidak positif kepada penguasa atas kasus Rocky Gerung.
Publik dalam hal ini berhak beropini merespons gelagat kekuasaan negara dipakai sebagai alat kepentingan politik Joko Widodo yang juga capres petahana. Lebih-lebih, pemeriksaan Rocky hanya beberapa hari usai vonis 1,5 tahun penjara dijatuhkan kepada juru kampanye BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Dhani Prasetyo.
“Jokowi mestinya bisa menghentikan kasus ini. Dia punya otoritas. Tapi semua bergantung sikapnya. Mau menghentikan atau justru menikmati situasi ini,” kata Aditya dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (31/1).
Jokowi dituntut berpikir matang menanggapi persepsi publik jika kasus ini terus berlanjut. Namun demikian, kata Aditya, situasi bisa menjadi lebih rumit jika ternyata penegakan hukum kepada kubu oposisi ini memang ‘dikelola’ oleh orang-orang di lingkaran istana.
“Bisa jadi di lingkaran Jokowi ada kelompok lain dari TNI atau Polri yang bergerak sendiri. Karena ini bukan karakter Jokowi. Entah siapa yang memerintahkan, saya tidak tahu,” ujar Aditya.
Terlepas dari itu, kata Aditya, Jokowi harus merespons situasi untuk menjaga persepsi publik tak menyebrang ke arah yang negatif.
Polda Metro Jaya telah menjadwalkan ulang pemeriksaan Rocky Gerung yang sedianya diperiksa hari ini, Kamis (31/1). Rocky sendiri tak habis pikir menanggapi pemanggilan polisi.
Dia telah menegaskan bahwa pernytaannya bermaksud menjelaskan bahwa jika fiksi menimbulkan imajinasi maka kitab suci adalah fiksi.
“Itu namanya silogisme di dalam cara berfikir, ada ‘bila’ dan ‘maka’ di sana,” tegas Rocky.
Mantan dosen Universitas Indonesia (UI) itu mengkritik pihak yang melaporkan dirinya dalam kasus kitab suci adalah fiksi. Menurut Rocky pelapor telah memenggal asumsi perkataannya.
“Artinya si pelapor tidak pernah belajar logika,” kata Rocky.
Pemanggilan Rocky telah menuai gelombang reaksi yang cukup keras dari masyarakat, termasuk kalangan politikus baik dari kubu Prabowo maupun Jokowi.
Publik menganggap penguasa telah ‘lebay’ mempersoalkan pernyataan seorang akademisi yang punya pengaruh kuat di akar rumput oposisi.
Klaim Jokowi saat debat perdana pada akhirnya kembali jadi sorotan. Dia kala itu mempersilakan Prabowo untuk melaporkan kasus-kasus yang merugikan pihak oposisi, dan menjanjikan aparat bersikap adil. Sementara yang terjadi belakangan, publik dihadapkan pada penegakan hukum yang semakin menuai perdebatan.
