Badan pengawasan pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat menemukan 83 pelanggaran yang dilakukan tiga pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur beserta tim suksesnya selama masa kampanye pada pilkada serentak 2018.
“Pada prinsipnya kampanye adalah boleh dan haknya tiga pasangan calon. Namun tentu harus melaksanakan sesuai ketentuan dan aturan termasuk larangan. Kebanyakan pelanggaran adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang telah diatur dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 termasuk design dan tempat-tempat yang boleh dipasang,” kata Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Ruhermansyah kepada reportasenews.com, Rabu (20/6).
Temuan pemasangan APK yang diluar ketentuan inilah yang disebut pelanggaran. Pelanggaran lain adalah penyebaran alat peraga kampanye seperti stiker yang diatur ukurannya 10 x 5 centimeter.
“Ada pemasangan stiker di mobil melewati ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk pelanggaran kampanye,” ujarnya.
Selain itu, kampanye metode dengan tatap muka atau kampanye dialogis atau rapat umum, harus memenuhi prosedur dengan mengajukan pemberitahuan ke pihak kepolisian yang diteruskan ke Bawaslu.
“Kampanye dialogis ini rata-rata tiga paslon diduga ada melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Selain temuan di lapangan, kata Ruhermansyah, banyak juga pelanggaran dilaporkan masyarakat.
“Temuan dan laporan pelanggaran yang kami terima sebanyak 83 kasus dugaan pelanggaran di seluruh kabupaten dan kota pada masa kampanye ini,” jelasnya.
Ruhermansyah menjelaskan pelanggaran yang ditemukan adalah pelanggaran administrasi pemilu. Terkait pelanggaran ini telah ditindaklanjuti, dan selanjutnya KPU yang menegakkan aturan.
“Untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu, seperti menghina pasangan calon tertentu, diduga mengunakan fasilitas dan keuangan negara saat berkampanye, serta penyalahgunaan hak dan jabatan, ini belum ada ditemukan,” terangnya.
Setelah dikaji dan diteliti di forum sentra penegakan hukum pemilu, untuk sementara ini pelanggaran yang dilakukan tiga paslon belum mengarah ke proses penyelidikan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan, karena memang tidak memenuhi unsur-unsur materiil atas dugaan pelanggaran pidana pemilunya.
“Ada juga laporan dari masyarakat terkait pemasangan spanduk yang bersifat Sara, dan ada juga beberapa video yang diduga bermuatan Sara, dan juga ada ujaran kebencian yang menyebar di media sosial, ini masih kita teliti untuk diteruskan ke penyelidikan,” ucapnya.
Sesuai pasal 69 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 larangan kampanye seperti menghasut, mengadu domba, menghina pasangan calon dengan unsur Sara. Jika ada ujaran kebencian paslon beredar di media sosial, tentu termasuk kampanye hitam. Namun hal ini tidak ditemukan, karena seluruh akun masing-masing paslon telah terdaftar dan terus mendapat pantauan pihaknya.
“Setelah kami kaji, pelanggaran ini belum masuk kategori sesuai pasal 69 Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Namun diduga hal ini pelanggaran pasal yang lain, bisa undang-undang ITE atau pun KHUP,” pungkasnya.
