Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut jagung diperkirakan surplus mencapai 12,9 juta ton pipilan kering (PK) pada periode 2018. Namun, angka surplus tersebut dianggap tidak masuk akal.
Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) yang menyoroti hal tersebut menyatakan, jika memang surplus jagung mencapai 12,9 juta ton maka diperlukan benih jagung minimal 106.000 ton. Hal itu dengan mempertimbangkan luas panen 5,3 juta hektare.
“Maka dengan asumsi 1 hektar memerlukan benih jagung rata rata sebesar 20 kg, di 2018 ini diperlukan benih jagung sebanyak 106.000 ton benih,” kata Direktur Eksekutif Pataka Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Yang jadi soal, kata dia, kapasitas produksi benih nasional tidak pernah melebihi 60.000 ton. Artinya masih ada kekurangan benih sekitar 46.000 ton untuk mencetak surplus 12,9 juta ton.
Di samping itu, untuk menyimpan surplus jagung sebanyak itu membutuhkan kompleks pergudangan yang luas sebagai tempat penyimpanan.
“Jika surplus 12,94 juta ton, maka setidaknya kita memerlukan kompleks pergudangan seperti gudang Bulog di Kelapa Gading itu sekitar 3.245 gudang,” sebutnya.
Belum lagi membutuhkan dukungan lahan sekitar 162.250 hektare atau 1622,5 km2, dan bangunan itu merupakan jajaran dari 6.490 silo alias tempat penyimpanan dengan kapasitas 2.000 ton per silo.
“Untuk menyimpan tambahan surplus jagung tersebut perlu investasi totalnya sebesar Rp 12,98 triliun. Jadi total
investasi untuk menyimpan surplus jagung tersebut sebesar Rp 64,9 triliun,” lanjutnya.
Dia pun mengatakan, saat masih ada impor jagung sekitar 3,2 juta ton di 2015 saja banyak keluhan harga jagung anjlok. Jika benar ada surplus, minimal 10 juta ton saja, menurutnya harga jauh lebih anjlok.
“Bisa bisa mereka tidak mau tanam jagung lagi di musim berikutnya karena harga jagung pasti anjlok tidak karuan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementan menyebut periode 2018, produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Sementara itu untuk luas panen per tahun naik 11,06% dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42% (data BPS).
Kemudian, ketersediaan produksi jagung pada November sebanyak 1,51 juta ton dengan luas panen 282.381 hektare. Bulan Desember 1,53 juta ton, dengan luas panen 285.993 hektare.
Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, kebutuhan jagung tahun ini diperkirakan sebesar 15, 5 juta ton PK, terdiri dari: pakan ternak sebesar 7,76 juta ton PK, peternak mandiri 2,52 juta ton PK, untuk benih 120.000 ton PK, dan industri pangan 4,76juta ton PK.
“Artinya Indonesia masih surplus sebesar 12,98 juta ton PK, dan bahkan Indonesia telah ekspor jagung ke Filipina dan Malaysia sebanyak 372.990 ton,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro dalam konferensi pers di Gedung Kementan, Jakarta, Sabtu (3/11) lalu.
Pengendalian Impor Jagung Dianggap Merugikan
Kementan berupaya mengendalikan impor jagung. Impor ini terus menurun setidaknya sejak 2016. Bahkan sejak 2017 Kementan mengklaim sudah menyetop impor. Namun di sisi lain, hal tersebut dianggap merugikan.
Pataka menghitung kerugian akibat pengendalian impor adalah Rp 17,4 triliun per tahun. Mengapa demikian? Itu karena di balik pengendalian impor jagung, impor gandum untuk pakan justru naik.
“Selama periode 2013-2018, impor jagung turun rata-rata 13,8%. Ini pemerintah bisa klaim. Tapi periode yang sama, impor gandum pakan rata-rata naik 296% per tahun,” kata Hendra Fatika.
Dia mengatakan, selama periode 2016-2018, pemerintah memang mampu menghemat impor jagung hingga 9,2 juta ton. Tapi di sisi lain impor gandum bengkak jadi 6,35 juta ton.
Impor gandum pakan ini merupakan konsekuensi dari pengendalian impor jagung sebagai bahan baku pakan ternak.
“Kalau ini disebut penghematan sebenarnya pemborosan. Dengan perhitungan harga jagung impor saat ini kita hitung akumulasi pada harga saat ini. Dengan perhitungan harga jagung Rp 3.600 per kg dan gandum Rp 4.500 per kg,” jelasnya.
Jika dihitung dari 9,2 juta ton penghematan impor jagung diakumulasikan dengan harga jagung impor Rp 3.600 per kg, maka hematnya adalah Rp 33,12 triliun. Ditambah dengan peningkatan pendapatan petani Rp 14,7 triliun, total penghematan adalah Rp 47,82 triliun.
Namun, impor gandum 6,35 juta ton dijumlahkan dengan harga impor Rp 4.500 per kg maka uang yang dikeluarkan adalah Rp 28,58 triliun. Pengeluaran juga dihitung dari kenaikan harga pakan ternak rata rata Rp 1.200 per kg.
Dengan memperhatikan akumulasi jumlah pakan ayam selama 2016-2018 sebesar 52,5 juta ton, maka kerugian akibat penerapan kebijakan pengendalian impor jagung sebesar Rp 63 triliun. Ditambah subsidi benih dan pupuk Rp 8,4 triliun.
Biaya impor gandum Rp 28,58 triliun, harga pakan yang naik jadi Rp 63 triliun setelah diakumulasikan, dan subsidi benih Rp 8,4 triliun, maka total pengeluaran Rp 99,87 triliun akibat pengendalian impor jagung. Jika dikurangi penghematan Rp 47,82 triliun, maka sebenarnya Indonesia rugi Rp 52,16 triliun selama 2016-2018.
“Jadi periode 2016-2018, kerugian akibat pengendalian impor jagung per tahun Rp 17,4 triliun,” tambahnya.
