BANJARMASIN — Distribusi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kota Banjarmasin masih tumpang tindih. Dampaknya, objek sasaran dana CSR sering mendapat kucuran dana tersebut dari perusahaan yang berbeda-beda.
“Kami ingin dalam penyaluran dana CSR itu harus ada koordinasi, sehingga penyalurannya tepat sasaran,” kata Sekretaris Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR) Kota Banjarmasin, Hj Faridah Ariati, Rabu (6/6). Lebih lanjut dia mengatakan, salah satu tugas BCSR adalah mengintregrasikan program CSR perusahaan dengan program Pemko yang dananya tidak ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD).
“Kami harapkan dari seluruh perusahanaan di Banjarmasin itu bantuanya bisa menyebar merata,” pintanya. Dipaparkan Farida, saat ini ada sekitar 125 perusahaan yang terkoordinasi di bawah BSCR Kota Banjarmasin untuk penyaluran dana CSR-nya. Namun, saat ini baru 30 perusahaan yang melapor penggunaan dana CSR ke BCSR Kota Banjarmasin.
“Kami harapkan semua perusahaan di bawah BCSR itu bisa melaporkan kegiatan penyaluran dana CSR ke kami meski mereka itu punya kegiatan sendiri,” katanya. Dengan sistem pelaporan itu, sambung Farida, akan diketahui berapa dana CSR yang beredar di Kota Banjarmasin. Pada 2017 lalu, diketahui ada sekitar Rp18 Miliar untuk penyalurana dana CSR perusahaan-perusahaan yang ke objek sasaran.
“Namun waktu itu perusahaan masih menjalankan programnya sendiri-sendiri dan belum terkoodinasi,” paparnya. Dipaparkannya, nah pada pasar murah awal ramadhan lalu yang dikoordinir oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Banjarmasin, maka ada sejumlah lokasi pasar murah dengan dana dari berbagai perusahaaan anggota BCSR kota setempat.
Lebih lanjut Farida menyatakan pada tahun-tahun sebelumnya lokasi pasar murah menumpuk di kawasan sama dengan dana dari perusahaan berbeda-beda. Hal ini tidak diinginkaan BCSR kota dan jangan sampai terulang lagi. “Pasar murah dari dana CSR itu harus merata di semua kawasan Kota Banjarmasin, termasuk kawasan pelosok,” katanya.
Dijelaskannnya, BCSR ini akan mempertemukan perusahaan-perusahaan anggota BSCR dengan program-program Pemko sehingga penyaluran bantuan itu tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penumpukan bantuan. “Selain bantuan, di sejumlah perusahaan juga ada pos dana pembinaan UMKM dengan dipinjami modal dan dibina oleh perusahaan agar setelah sukses bisa mengembalikan dana untuk disalurkan secara bergulir lagi,” katanya.
