Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan pasokan listrik di ibu kota baru kurang 864 MegaWatt (MW) hingga 2024. Kekurangan pasokan tersebut dihitung dari selisih total proyeksi kebutuhan listrik yang diperlukan untuk menyuplai daerah ibu kota baru dengan tambahan pembangkit di Kalimantan Timur.
Kementerian ESDM menghitung total kebutuhan listrik di ibu kota baru mencapai 1.555 MW pada 2024 mendatang. Sementara itu, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028, tambahan pembangkit di Kalimantan Timur yang akan menjadi lokasi baru hanya akan mencapai 691 MW sampai 2024.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan prediksi kebutuhan listrik tersebut telah mempertimbangkan faktor laju perpindahan penduduk sebesar 1,5 juta jiwa, konsumsi listrik per kapita 4.000 kiloWatt hour (kWh), susut jaringan 10 persen, serta faktor lingkungan.
“Apabila reserve margin (margin cadangan) 30 persen, maka tambahan pasokan tenaga listrik yang harus disiapkan 1.555 MW,” katanya di Komisi VII DPR, Rabu (27/11).
Presiden Joko Widodo berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Sesuai hasil kajian pemerintah, lokasi ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Saat ini, beban listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 15,89 MVA. Kebutuhan listrik di Penajam Paser Utara dipasok dari Gardu Induk (GI) Petung dengan kapasitas sebesar 90 MVA.
Sementara itu, beban listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 117,54 MW. Kebutuhan listrik itu dipasok dari GI Karang Joang, GI Manggarasari, GI Senipah dengan total 290 MVA.
Pemerintah menargetkan rencana induk (masterplan) pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan rampung pada akhir 2020. Sedangkan pembangunan konstruksi fisik ditargetkan selesai 2024 mendatang.
