Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) digugat tiga perusahaan tambang yang bergerak dalam pertambangan batu bara. Gugatan diajukan lantaran Gubernur Kalsel dianggap bertindak sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas mencabut Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP-OP).
Ketiga perusahaan, masing-masing PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Sejaka Coal melakukan perlawanan hukum dengan menunjuk kantor advokat Ihza & Ihza Law Firm yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra.
Yusril sendiri ketika dikonfirmasi mengakui, tim advokat di kantor hukumnya telah mempersiapkan gugatan melawan Gubernur Kalsel yang segera akan didaftarkan di Pengadilan TUN Banjarmasin.
“Saya telah menelaah keputusan pencabutan IUP-OP ketiga perusahaan itu. Saya yakini (pencabutan izin) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” kata Yusril, Jumat (2/2) di Jakarta.
Yusril menilai, bahwa berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, Gubernur memang berwenang menerbitkan izin tambang dan berdasarkan asas contrarius actus, berwenang pula mencabutnya. Namun persoalannya adalah apakah pencabutan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak.
“Tiap keputusan harus dengan jelas mengemukakan alasan-alasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengapa keputusan itu diterbitkan. Kalau tidak ada alasan yang jelas, maka Keputusan Gubernur Kalsel itu dapat dibatalkan oleh pengadilan,” ucapnya.
Ketiga perusahaan penambangan sejak tahun 2010 telah memiliki Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi di Pulau Laut, Kalsel, dan sudah mempunyai Izin Amdal serta Sertifikat clear & clean (C&C) dari Kementerian ESDM.
Saat ini ketiga perusahaan itu pun sedang mengerjakan infrastruktur penambangan di sekitar lokasi. Namun, kegiatan terhenti lantaran Gubernur Kalsel secara tiba-tiba mencabut izin ketiga perusahaan dengan alasan Pulau Laut adalah Ibukota Kabupaten Kotabaru. Pulau tersebut termasuk pulau-pulau kecil dan miniatur hutan tropis Kalsel.
Selanjutnya, permintaannya kepada Pemkab Kotabaru agar Pulau Laut dijadikan lokasi bebas tambang. Padahal, sebelum izin-izin diterbitkan kajian terhadap semua itu, termasuk kajian AMDAL, telah dilakukan dengan mendalam dan hati-hati. Pencabutan izin juga tanpa rekomendasi Dinas Pertambangan Kalsel dan Bupati Kotabaru yang wilayahnya meliputi Pulau Laut.
Berdasarkan Pasal 119 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba izin penambangan yang telah diterbitkan hanya dapat dicabut dengan alasan limitative yakni pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin yang diterbitkan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang izin melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Minerba dan pemegang izin dinyatakan pailit.
Selain itu, tatacara pencabutan izin penambangan juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Izin tambang hanya bisa dicabut melalui tahapan-tahapan peringatan lebih dahulu. Semua itu diabaikan oleh Gubernur Kalsel, sehingga Yusril berkeyakinan bahwa secara hukum, tindakan sewenang-wenang Gubernur Kalsel itu bisa dimentahkan oleh pengadilan.
