Pemerintah Rusia melalui Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia membantah tuduhan terlibat dalam Pilpres Indonesia.
Pernyataan Pemerintah Rusia ini terkait ujaran Presiden Joko Widodo saat berkampanye di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019), yang mengatakan rivalnya dalam ajang Pilpres telah menggunakan ‘propaganda Rusia’ untuk mendistorsi fakta dan menyebarkan berita palsu (hoaks).
Melalui akun twitter resmi Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia @RusEmbJakarta, Pemerintah Rusia meluruskan pernyataan Jokowi. “Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan “propaganda Rusia” oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut” demikian tertulis dalam akun twitter @RusEmbJakarta pada, Minggu (3/2/2019).
“Seperti yang kita ketahui, istilah ‘Propaganda Rusia’ diciptakan pada tahun 2016 di Amerika Serikat selama pemilihan presiden. Istilah ini tidak berdasarkan pada realita,” lanjut Pemerintah Rusia.
“Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami.” demikian klarifikasi Pemerintah Rusia.
Dilansir dari Channel News Asia, Saat berkampanye di Surabaya lalu, Jokowi yang turut mencalonkan diri sebagai presiden ke masa jabatan kedua, sebenarnya tidak merinci lebih lanjut apa maksud dari istilah ‘propaganda rusia’. Ia pun tidak secara langsung menuding Moskow ikut campur dalam pemilihan. Jokowi juga tidak menyebutkan siapa lawan yang terlibat dalam kampanye.
“Ada tim kampanye yang menggunakan… ‘Propaganda Rusia’, yang terus-menerus menyebarkan … fitnah, dosa, dan tipuan,” katanya saat acara kampanye di Surabaya, Jawa Timur, pada hari Sabtu.
Diketahui Jokowi mencalonkan diri melawan Prabowo Subianto dalam Pilpres yang dijadwalkan 17 April mendatang. Sebelum ini, keduanya sempat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 silam.
Rusia sendiri telah berulang kali dituduh terlibat dalam pemilihan presiden AS 2016 dalam upaya turut mempengaruhi pendukung Donald Trump. Namun, Moskow membantah tuduhan itu.
