Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur melepasliarkan tiga orangutan ke habitat alami mereka pada Senin (12/1/2019). Kegiatan pelepasliaran tersebut dilakukan bersama dengan Yayasan BOS serta PT RHOI.
Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin, Kepala BKSDA Kalimantan Timur, Sunandar Triguna mengatakan, kegiatan ini merupakan pelepasliaran terakhir di Kalimantan Timur untuk tahun ini.
Menurut dia, sepanjang tahun 2019 ini, BKSDA Kalimantan Timur beserta Yayasan BOS dan PT RHOI telah melakukan enam kegiatan pelepasliaran serta memulangkan 21 individu orangutan ke habitat mereka.
Adapun ketiga orangutan yang dilepasliarkan tersebut merupakan pasangan ibu dan anak bernama Jubaedah dan Jubaedi berusia 20 dan 2 tahun, serta individu jantan dewasa bernama Titon berusia 19 tahun.
Sebelumnya, Jubaedah dan Jubaedi diselamatkan pada awal tahun ini karena menderita luka-luka serta malnutrisi parah. Kemudian, pasangan ibu dan anak itu mendapatkan perawatan selama beberapa bulan hingga akhirnya pulih dan siap dilepasliarkan.
Sedangkan Titon merupakan individu yang lahir di pusat rehabilitasi. Seiring waktu, dia mengasah keterampilan alami dan semakin mandiri untuk hidup liar di habitatnya.
Ketiga orangutan tersebut diberangkatkan dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari menuju ke Hutan Kehje Sewen.
Lokasi ini merupakan hutan konsesi restorasi ekosistem seluas 86.450 hektare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
CEO Yayasan BOS, Jamartin Sihite mengungkapkan, saat ini masih banyak orangutan yang menanti untuk dilepasliarkan. Namun di sisi lain, dia mengungkapkan, pihaknya masih mencari hutan baru sebagai lokasi pelepasliaran.
“Hutan Kehje Sawen telah mendekati kapasitas maksimalnya menampung 150 orangutan,” ucap Jamartin.
Kegiatan ini membuat jumlah populasi orangutan hasil rehabilitasi yang dilepaskanliarkan di Hutan Kehje Sewen bertambah menjadi 118 individu.
Menurut perhitungan, ruang sisa yang ada di lokasi tersebut hanya bisa menampung 30 individu lagi.
Dengan demikian, pihaknya masih membutuhkan hutan baru yang dikelola dengan skema IUPHHK-RE sebagai situs pelepasliaran orangutan.
“Dan kami butuh semua pihak membantu mendapatkan ini,” ucap dia.
