.){kind=link}
Seoul menyetujui lisensi ekspor untuk Polandia buat menyediakan Ukraina dengan Howitzer KRAB, yang diproduksi dengan komponen dari Korea Selatan (Korsel).
Hal itu diungkapkan seorang pejabat pertahanan Korsel dan perwakilan industri Polandia kepada Reuters. Komentar tersebut adalah konfirmasi pertama bahwa Korsel secara resmi menyetujui setidaknya secara tidak langsung menyediakan komponen senjata kepada Ukraina untuk perangnya melawan Rusia. Para pejabat sebelumnya telah menolak untuk mengomentari pengiriman KRAB, memicu spekulasi tentang apakah Korsel secara resmi setuju atau hanya melihat ke arah lain.
Direktur divisi Eropa-Asia dari Biro Kerja Sama Internasional, Kim Hyoung-Cheol mengatakan, Biro Pengendalian Teknologi Administrasi Program Pertahanan (DAPA) meninjau dan menyetujui transfer sasis Howitzer buatan Korsel. “Kami meninjau semua dokumentasi dan kemungkinan masalah di dalam DAPA. Lalu kami membuat keputusan untuk memberikan lisensi ekspor kepada Polandia,” katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara di markas DAPA di pinggiran Seoul seperti dikutip dari kantor berita berbasis di Inggris itu, Kamis (9/3/2023).
Dia kemudian menekankan bahwa sikap pemerintah Korsel adalah untuk tidak mentransfer sistem senjata ke Ukraina. Sementara itu Jacek Matuszak, perwakilan dari Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Polandia, sekelompok lebih dari 50 perusahaan persenjataan termasuk produsen Krab Huta Stalowa Wola, mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima persetujuan dari Korea Selatan. “Kami memperoleh persetujuan ini untuk Ukraina dan kami memperolehnya tahun lalu, sebelum menandatangani kontrak untuk dijual ke Ukraina,” katanya kepada Reuters.
Kementerian Pertahanan Korsel mencatat bahwa KRAB mencakup komponen dari beberapa negara, dan transfer itu tidak melibatkan sistem senjata Korsel yang lengkap. KRAB adalah howitzer propelled yang dibuat dengan menggabungkan sasis Thunder K9 Korsel, Turret Sistem BAE Inggris, Sistem Nexter Prancis 155 mm Gun, dan sistem kontrol api Polandia.
Korsel telah mendapat manfaat dari Eropa yang terburu-buru untuk mengatur waktu kembali, menandatangani kesepakatan senjata sebesar USD5,8 miliar dengan Polandia tahun lalu untuk ratusan peluncur roket Chunmoo, tank K2, howitzer self-propelled K9, dan pesawat tempur FA-50. Kim mengatakan Polandia akan membutuhkan izin Korsel lebih lanjut untuk memberikan senjata baru itu ke Ukraina. Pejabat administrasi sebelumnya menekankan bahwa penjualan tersebut adalah untuk meningkatkan pertahanan Polandia, daripada membantu Ukraina.
Sensitivitas Korsel atas masalah ini telah disorot oleh kesepakatan untuk menjual roket artileri 155 mm ke AS. Para pejabat di Washington mengatakan mereka ingin mengirim amunisi ke Ukraina, tetapi Korsel bersikeras bahwa AS harus menjadi pengguna akhir. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan negosiasi untuk kesepakatan itu sedang berlangsung. Menyusul invasi Rusia pada bulan Februari tahun lalu, Polandia mengirim 18 KRAB ke Ukraina pada bulan Mei, dan kedua negara telah menandatangani perintah untuk lusinan lebih banyak.
Rusia menyebut perang itu sebagai “operasi militer khusus”, dan Presiden Vladimir Putin tahun lalu menuduh Seoul memberikan senjata kepada Ukraina, dengan mengatakan keputusan seperti itu akan merusak hubungan bilateral mereka.
Presiden Yoon Suk-yeol pada saat itu mengatakan bahwa Korsel, sekutu AS, tidak memberikan senjata. Pemerintahannya mengatakan tidak ada rencana untuk mengubah kebijakan itu. Yoon mengatakan hukum Korsel menyulitkan untuk menjual senjata secara langsung ke negara-negara dalam konflik aktif. Seoul juga enggan membuat marah Rusia meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO untuk menyediakan senjata dan amunisi. “Kami jelas berpikir Korea Selatan harus melakukan lebih banyak, dan kami telah mengomunikasikannya kepada pemerintahan Yoon secara teratur,” sumber diplomatik Barat di Seoul mengatakan kepada Reuters. Selama kunjungan ke Seoul pada bulan Januari, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak Korsel untuk meningkatkan dukungan militer ke Ukraina, mengutip negara-negara lain yang telah mengubah kebijakan mereka untuk tidak menyediakan senjata ke negara-negara yang berkonflik setelah invasi Rusia.
Peneliti dan pakar pertahanan di Asan Institute for Policy Studies, Yang Uk mengataka, Kepala DAPA memiliki hak untuk memutuskan apa yang harus diekspor, tetapi dalam praktiknya itu juga tergantung pada presiden. “Pemerintah harus mempertimbangkan semua posisi termasuk posisi kementerian luar negeri, diplomasi, serta pertimbangan ekonomi,” jelasnya. “Jika Korea mendukung Ukraina, Rusia dapat membalas dengan menjual pesawat terkini ke Korea Utara atau mentransfer teknologi yang benar-benar dibutuhkan Korea Utara,” terangnya.