Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) mendesak kenaikan harga BBM non subsidi dicabut. Karena dianggap akan mempersulit perekonomian masyarakat yang saat ini sudah semakin terhimpit.
Aksi ujuk rasa itu kemarin dilakukan di depan Kator DPRD Kalsel, Selasa (3/4/2018) dan Kantor pertamina serta di bundaran hotel A Banjarmasin.
Dimana mahasiswa memprotes kenaikan harga BBM dan meminta tranparansi soal kuota BBM di Kalsel.
Selain itu para pendemo juga menuntut pemerintah dan pihak legislatif untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian kuota BBM bersubsidi dan non subsidi guna menghindari terjadinya penyelewengan yang akan berimbas pada kekosongan pasokan.
Ketika Aksi di Depan DPRD ini pengujuk rasa diterima lansung oleh Sekertaris Komisi III DPRD Kalsel, Riswandi di dampingi, Ketua Komisi II DPRD Kalsel l, Suwardi Sarlan.
Menurut Riswandi, masalah kuota BBM sudah berulang kali disampaikan kepada pihak Pertamina. Namun berdasarkan penjelasan dari yang bersangkutan, kuota yang didistribusikan ke Kalimantan Selatan merupakan kewenangan dari Kementerian ESDM RI.
Kendati demikian, masalah ini menjadi salah satu bahan yang akan disampaikan kepada pihak kementerian terutama tentang tuntutan pengembalian kuota BBM jenis Premium yang memang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah.
“Ini juga perhatian kami dan kami juga akan pertanyakan ke Kementerian ESDM. Kami akan sampaikan nanti dan tertanyakan dengan termasuk apakah kuota BMM di Kalsel ini bener dikurangi. Sebab memang faktanya cari pertalite sulit dan peremium juga sulit,” kata Riswandi.
