Bangsa indonesia baru saja memperingati Hut Bhayangkara yang ke-72 tahun yang sudah banyak mencapai beberapa keberhasilan, satu diantaranya tercapainya negara Indonesia masuk urutan ke-10 negara teraman di dunia dan proses pilkada berhasil berjalan dengan baik serta adanya peningkatan kepercayaan masyarakat sekitar 80 persen terhadap instansi Polri.
Tentunya tuntutan masyarakat kepada Polri untuk tetap dinamis dan selalu berbenah diri demi mewujudkan program-programnya menuju Polri yang Profesional, Modern dan terpercaya (Promoter). Promoter ini adalah salah satu program Grand Strategy Polri.
“Saya sebagai anggota DPR-RI Komisi III dari Fraksi PDIP Dapil Kalbar, terus terang bangga dengan apa yang telah dicapai oleh institusi Polri di bawah kepemimpinan Prof. Tito Karnavian, Phd, yang telah menggempur dan meringkus kejahatan terorisme serta berbagai kejahatan besar yang lain,” kata Mantan Kapolda Kalbar, Erwin L Tobing, yang juga anggota DPR RI, Minggu (15/7/2018) sesuai rilis tertulis yang diterima Tribunpontianak.co.id
“Di balik kebanggaan saya, tersimpan juga rasa kecewa dan prihatin sehubungan dengan terjadinya kasus yang mengakibatkan pencopotan yang menimpa 2 (dua) orang Kapolres dalam sepekan ini di Jajaran Polda Kalbar, yaitu Kapolres Sanggau an. AKBP Rahmat Kurniawan dan Kapolres Ketapang an. AKBP Sunario,” lanjut Tobing.
Hal yang menjadi pertanyaan, lanjut Irjen Pol (Purn) Erwin L Tobing, ialah mengapa kedua kapolres tersebut tidak mengerti atau paham terhadap program Promoter yang digaungkan Kapolri.
“Atau jangan-jangan hanya “lips service” saja? Tentu hal ini bagi saya pribadi bukan masalah biasa karena dalam waktu yang sangat berdekatan terjadi kasus yang berakibat pencopotan kedua kapolres tersebut? Dalam persepsi saya, program promoter yang digaungkan itu nyata-nyatanya Belum berjalan dengan baik di jajaran Polda Kalimantan Barat,” ujarnya.
Kalau saja seorang Kapolres Belum memahami atau mengerti Program Promoter, lanjutnya, bagaimana pula dengan pemahaman anak buah atau bawahannya terhadap program tersebyt.
“Kalaulah sekiranya program promoter ini belum sampai dipahami jajarannya bagaimana pertanggungjawaban pimpinan di atasnya? Bagaimana commander wish seorang pimpinan? Jabatan sebagai kapolres bukan jabatan yang gampang dan sembarangan dicapai,” tuturnya.
Ia mengatakan, perlu persyaratan dan proses perekrutan yang selektif untuk jadi Kapolres, seperti harus mengikuti pendidikan Sespimen dan assesment yang ketat, sehingga tidak semua Perwira Menengah yang ada di Polri bisa menjabat sebagai Kapolres.
“Dengan adanya kasus yang menyangkut kedua Kapolres tersebut di atas, untuk itu saya sangat mengharapkan kepada seluruh jajaran Polda Kalimantan Barat harus bekerja lebih ekstra dalam mensosialisasikan program Promoter ini,” imbuhnya.
Pastikan, lanjutnya, bahwa program ini betul-betul sampai dan dimengerti oleh seluruh kepala satuan wilayah dan jajarannya.
“Semoga kedepan jajaran Polda kalimantan Barat tetap berpegang pada visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi mampu dilaksanakan dengan baik dan benar. Mari dukung dengan baik dan benar program promoter ini. Demikian press release ini dibuat sebagai bentuk keperdulian dan keprihatinan saya sebagai anggota DPR RI Komisi III Dapil Kalimantan Barat,” tutupnya.
