Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana meninjau ulang pola kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan Negara Seychelles berkaitan pengelolaan potensi laut dan pengembangan kepariwisataan berbasis blue economy.
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan, pihaknya mereview kerja sama yang sudah terjalin tersebut dengan pertimbangan Seychelles adalah government (Pemerintah/negara) sedangkan Kaltim adalah local government (Pemerintah Daerah/provinsi).
“Dalam aturan mengatakan local government memiliki keterbatasan untuk melakukan kerja sama dengan government (negara lain). Sebaliknya, undang-undang mengatur kerja sama hanya antara government dengan government,” kata Akmal Malik saat berdiskusi dengan Duta Besar Seychelles untuk ASEAN Nico Barito di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu.
Kegiatan diskusi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, kepala biro dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, Ketua Badan Percepatan Pengembangan Maratua Meiliana dan perwakilan DDPI Kaltim.
Menurut Akmal, bahwa kerja sama in memang sudah sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong pembangunan blue economy di daerah.
Namun demikian, lanjut Akmal pasca ditetapkannya Kaltim sebagai penyangga ibu kota negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), maka diperlukan langkah dan akselerasi lebih optimal mewujudkan kerja sama antara kedua belah pihak.
Salah satunya, lanjut Akmal Malik, terkait peluang kedepannya Kaltim akan menjadi pendukung utama IKN, maka harus menyiapkan diri sebagai gerbang dunia atau gate of world.
“Masyarakat dunia akan datang ke IKN dan Kaltim lah menjadi daerah pertama yang akan menyambut mereka, sehingga segala potensi harus dimaksimalkan,” ungkapnya.
Terlebih kawasan laut Kaltim sangat mendukung dilakukan pembangunan blue economy dan Seychelles bisa menjadi negara yang mendukung program mewujudkan Kaltim sebagai provinsi global berkelas dunia.
“Membangun blue economy dengan mengembangkan jejaring (koneksi) antar negara sangat baik bagi Kaltim. Jadi kita perlu network untuk mengembangkan potensi daerah dan menyongsong IKN,”
urainya.
Sementara itu, Dubes Seychelles Untuk ASEAN Nico Barito mengungkapkan Seychelles adalah negara laut dan Kaltim juga memiliki kawasan laut yang luas serta potensial.
“Kerjasama Seychelles dengan Kaltim didukung pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negari dan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Secara resmi Republik Seychelles, jelas Nico sebuah negara kepulauan yang mencakup sebuah kepulauan dari 115 pulau di Samudera Hindia dengan luas wilayah laut 1,4 juta kilometer.
“Sumber ekonomi Seychelles dari pariwisata sekitar 50 persen, sisanya dari perikanan, jasa bisnis dan keuangan internasional, bahkan Seychelles menjadi Singaporenya Afrika,” sebutnya.
Sumber: Antara Kaltim