Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Potracking Indonesia, menunjukkan bahwa nama Prabowo dan Jokowi berada di urutan teratas dalam kontestasi pilpres 2019 mendatang. Keduanya ternyata masih lekat berada di benak pemilih negeri ini, menyisihkan kandidat-kandidat calon presiden lain.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha, menuturkan bahwa ada kecenderungan elektabilitas Jokowi-Prabowo naik sejak akhir 2017. Pada November 2017, elektabilitas Jokowi berada pada angka 51,8 persen. Pada survei terakhir yang dilakukan Poltracking, elektabilitas Jokowi menjadi 55,9 persen, atau naik 4,1 persen.
Prabowo, lawan politik Jokowi dalam pilpres 2014, pada November mengantongi elektabilitas 27 persen. Elektabilitasnya menjadi 29,9 persen atau naik 2,9 persen pada Februari 2018.
“Survei ini menunjukkan praktis hanya ada dua figur dengan elektabilitas dua digit, yaitu presiden pejawat Jokowi dan mantan rivalnya pada pilpres 2014 Prabowo Subianto,” ujar Hanta Yudha di Jakarta, Ahad (18/2).
Di sisi lain, tak bisa dipungkiri nama Anies Baswedan pun mulai mendapatkan momentumnya. Walaupun menurut Poltracking elektabilitas gubernur DKI ini cenderung stagnan, gencarnya pemberitaan baik yang positif maupun negatif ternyata kian menanamkan figure Anies di mata para pemilih.
Tengok saja insiden yang terjadi di Stadion GBK beberapa hari belakangan. Pada perhelatan Piala Presiden itu, publik menyaksikan perlakuan “diskriminasif” dari pihak panitia pertandingan, yakni dengan tak mengundang Anies dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk ikut bersama menyerahkan piala kepada pemenang. Padahal dalam perhelatan Piala Presiden di tahun sebelumnya, Jokowi selalu mengajak gubernur untuk memberikan piala bersama-sama di podium.
Nama Anies pun kian melambung. Apalagi publik mengetahui bahwa Ketua Panitia dari perhelatan tersebut adalah seorang politisi dari PDIP, yang notabene partai tersebut menjadi rival sengit Anies dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Sontak, walaupun sang Ketua Panitia Penyelenggara telah minta maaf, insiden tersebut suka tak suka telah melambungkan nama Anies. Simpati publik pun bertebaran. Tak heran dalam beberapa survei medsos yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ternama, nama Anies melambung meninggalkan nama-nama calon presiden, termasuk Jokowi.
Hasil itu tentu berbeda dengan survei yang lebih “serius” dari Poltracking. Berdasarkan hasil survei dengan simulasi menggunakan lima nama capres, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, dan Anies Rasyied Baswedan mendapatkan elektabilitas yang stagnan, bahkan menurun. AHY yang pada survei November lalu memperoleh elektabilitas 3,9 persen justru turun menjadi 2,1 pada hasil survei Februari 2018.
Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, juga mengalami penurunan elektabilitas dari 3,2 persen menjadi 2,3 persen di survei terakhir. Capres alternatif Anies Baswedan mengantongi elektabilitas sama, yaitu 2,8 persen pada survei November 2017 maupun Februari 2018.
Apa yang diutarakan oleh Hanta tersebut senada dengan yang dikatakan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Fadli merasa bahwa pada pilpres 2019 nanti pertarungan antara Jokowi dan Prabowo akan kembali terulang.
Fadli mengklaim, meski memang belum menyatakan akan maju menjadi capres pada Pemilu 2019, partainya telah menunjukkan kesiapan dan telah mendorong Prabowo untuk kembali mencalonkan diri menjadi capres. Fadli mengakui, Gerindra telah melakukan pengamatan dan survei ke masyarakat. Berdasarkan hasil survei itu, partainya menilai Prabowo punya peluang amat besar untuk menang pada pilpres mendatang.
Apakah klaim Fadli itu beralasan? Mungkin saja, namun beberapa pengamat politik mengatakan bahwa tokoh alternatif masih punya peluang untuk ditandingkan dengan Jokowi sebagai calon presiden, yakni Gatot Nurmantyo dan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi.
Sementara itu, survei terbaru dari lembaga konsultan politik, PolMark Indonesia, menyebutkan baik Jokowi ataupun Prabowo masih memiliki peluang dan tantangan yang sama besarnya. Hal ini dengan melihat angka undecided voters atau responden yang belum menentukan pilihan yang cukup besar, yaitu 35,7 persen.
Menurut PolMark, untuk merebut 35,7 persen undecided voters, Jokowi harus melunasi janji-janji politiknya, terutama dalam meningkatkan aspek ekonomi masyarakat sebelum pilpres 2019. Sayangnya, kian mendekati tahun pemilihan, para pemilih presiden incumbent itu malah disodorkan situasi dan kondisi kurang mengenakkan. Yang paling anyar adalah terhambatnya proyek-proyek infrastruktur strategis oleh maraknya kecelakaan kerja.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menghentikan sementara proyek-proyek elevated construction. Padahal, sebagaimana diketahui masyarakat, proyek-proyek infrastruktur tersebut dijadikan Jokowi sebagai acuan keberhasilan utamanya sebagai Presiden ke-7. Proyek infrastruktur yang akan dihentikan sementara antara lain adalah Tol Becakayu, Trans Jawa, Trans Sumatera, LRT Palembang, LRT Bekasi-Cibubur-Jakarta serta jembatan di Papua.
Tak berhenti dengan isu tersebut, Jokowi pun dihadapkan pada isu utang luar negeri Indonesia yang semakin membengkak. Senin (19/2) lalu, Bank Indonesia (BI) merilis pada akhir 2017, utang luar negeri mencapai US$ 352,2 miliar atau setara Rp4.754 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah utang luar negeri naik 10, 1 persen. Utang pemerintah naik 29 persen, dari US$ 137,4 miliar pada 2016 menjadi US$ 177, 32 miliar.
Tak hanya pemerintah, utang luar negeri swasta dan korporasi, baik bank maupun nonbank juga naik. Namun, kenaikannya tipis, hanya enam persen, dari US$ 161,72 miliar menjadi US$ 171, 62 miliar. Disebutkan, kenaikan utang luar negeri ini terutama korporasi nonbank, dari 131,48 miliar menjadi US$ 141, 38 miliar.
Utang perbankan tetap bertengger di kisaran US$ 30, 2 miliar dolar AS. Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, mengungkapkan bahwa meningkatnya utang luar negeri ini terkait dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.
Pertanyaannya kemudian adalah, dengan tersendatnya pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung penggerak ekonomi, bagaimana nasib utang Indonesia? Tak salah bila kemudian Jokowi pun menjadi bulan-bulanan atas isu tersebut. Jika tak ada perbaikan, jelas akan berpengaruh besar pada tingkat kepercayaan masyarakat. Tentu sangat berbahaya menjelang perhelatan 2019.
Lalu adakah hanya itu hambatan bagi Jokowi? Siapa bilang? Tidak tercapainya target perekonomian yang didengung-dengungkan sebelumnya mendatangkan implikasi serius. Apalagi bila bukan proyeksi peningkatan angka kemiskinan di tahun 2018 ini.
Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listianto memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2018 sebesar 5,5 persen, lebih tinggi dari target pemerintah tahun 2018 yang berada pada rentang 5-5,3 persen. Selain itu, INDEF memprediksikan tingkat kemiskinan pada 2018 sebesar 10,5 persen atau berada di atas target Pemerintah pada tahun 2018 yang berada di kisaran 9 persen hingga 10 persen.
Apa yang diinformasikan INDEF kian masuk akal. BPS sendiri telah mengkonfirmasi bahwa jumlah angkatan kerja yang masuk mencapai 3 juta orang per tahun. Sedangkan daya serap lapangan pekerjaan tak jua membesar. Yang menarik adalah, berdasarkan data yang sama, jumlah pengangguran tertinggi ada pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain, yakni mencapai sebesar 11,41 persen.
Padahal, sebagaimana diketahui tahun 2018 ini pemerintah melalui Kementerian terkait mencanangkan program vokasi serta integrasi industri dengan dunia pendidikan. Dengan anggaran pengembangan mencapai triliunan rupiah.
Bisa dibayangkan bila dengan program bernilai triliunan itu saja, angka pengangguran masih berpotensi terus melonjak. Ujung-ujungnya, apalagi bila bukan Jokowi yang terkena getahnya.
