Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji secara komprehensif tentang pemindahan Ibu Kota. Jokowi bahkan telah menyajikan kesiapan lahan di Palangka Raya untuk dijadikan pusat pemerintahan yang baru.
Jika dilihat urgensinya secara berkelanjutan, Kepala Bappenas mengatakan, beban Kota Jakarta sudah terlalu berat karena semua kegiatan berpusat di sana. Seperlima ekonomi Indonesia bahkan menumpuk di Jakarta, sehingga target pemerintah untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang merata bakal sulit tercapai jika Jakarta terus jadi tumpuan.
Pemerintah sendiri akan memilih lokasi Ibu Kota baru di luar Pulau Jawa, dan harus berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Pulau Kalimantan pun menjadi sasaran selanjutnya, dengan 3 lokasi yang kini menjadi kandidiat paling kuat, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Nama terakhir menjadi yang paling ramai dibicarakan, khususnya kota Palangka Raya yang menjadi Ibu Kota Provinsi. Dilihat dari luas wilayahnya, kota Palangka Raya bahkan memenuhi syarat lebih dari cukup karena memiliki luas 4 kali lebih besar dibanding Jakarta. Bahkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan, luasnya hampir 1,5 kali luas Pulau Jawa.
Lahan seluas 300 ribu ha bahkan telah disiapkan oleh Pemprov Kalteng. Kepala Bappeda Kalteng Yuren S Bahat mengatakan, Pemprov bahkan telah bersiap-siap sejak tahun 2011 dan mengakomodir rencana pemindahan Ibu Kota ke Palangka Raya dalam RPJMD 2016-2021.
“Dari 2011 Kalteng sudah mulai bergerak untuk mengkaji dan mempersiapkan isu ini. Bahkan sampai ada seminar dan sebagainya,” katanya kepada detikFinance saat ditemui di Palangka Raya, seperti ditulis Jumat (21/7/2017).
Dari rencana tersebut, Pemprov telah memasukkan rencana pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan jalur kereta api dari Puruk Cahu ke Batanjung sepanjang 425 km, pengembangan lahan produksi pertanian seluas total lebih dari 500 ribu ha.
Ada pula pembangunan dan peningkatan ruas jalan strategis menuju akses pelabuhan dan bandara, pembangunan dua pelabuhan Samudera, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Palangka Raya, pembangunan transmisi dan distribusi listrik hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bangkanai di Barito Utara.
Secara infrastruktur dasar, Palangka Raya saat ini memiliki ketersediaan yang cukup memadai. Dari kondisi listrik, pekerjaan rumahnya adalah penyambungan transmisi dan distribusi ke wilayah. Adapun kondisi saat ini ada kelebihan daya sebesar 20 MW dari sistem Barito.
“Yang perlu percepatan itu dari aspek transmisi dan distribusi ke wilayah-wilayah. Itu diperlukan untuk pengembangan-pengembangan wilayah kalau memang Ibu Kota jadi pindah ke Kalteng,” ungkap Yuren.
Sedangkan dari kondisi jalan, dari total panjang jalan di Kalimantan Tengah 3.102,8 km, kondisi jalan mantap mencapai 85%, sedangkan sisanya kondisi rusak dan rusak berat. Kepala Dinas PU Kalimantan Tengah, Leonard Ampung mengatakan, jalan dengan kondisi rusak tersebut banyak ditemui di jalan akses menuju pelabuhan. Hal itulah yang membuat Pemprov kini fokus kepada peningkatan ruas jalan tersebut.
“Yang ke pelabuhan itu memang masih belum terkoneksi. Cikal bakal jalannya sudah ada tapi belum ada jalan akses yang bagus. Kondisinya masih kelas 3. Padahal kalau ke arah pelabuhan itu harus kelas 1,” ucapnya.
Sedangkan dari ketersediaan sumber daya air, wilayah Palangka Raya yang banyak dilalui sungai dirasa tak perlu menjadi kekhawatiran. Termasuk adanya ancaman banjir yang juga ramai dibicarakan. Untuk itu, perlu dibangun bendungan yang bisa mengantisipasi kendala tersebut.
“Yang jelas bendungan itu untuk menahan air di daerah-daerah hulu, agar jangan sampai turun ke hilir dan keluar,” katanya.
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Ibnu Elmi A.S Pelu memandang, pemilihan Palangka Raya sebagai Ibu Kota baru Indonesia adalah rencana yang perlu guna menjaga keberlanjutan suatu kota. Dengan potensi Palangka Raya dan Kalimantan Tengah khususnya, dari berbagai aspek menjadi sangat cocok apabila diinginkan menjadi Ibu Kota baru Indonesia.
Belum lagi, kota Palangka Raya secara historis telah lama disiapkan oleh Presiden Sukarno untuk menjadi Ibu Kota masa depan Indonesia menggantikan Jakarta. Kota yang dikenal dengan keberagaman dan toleransinya ini pun merepresentasikan Indonesia sebagai satu kesatuan yang bernaung di bawah Pancasila.
Hanya saja, pemerintah diharapkan menyiapkan perencanaan yang betul-betul matang dan ikut memberdayakan masyarakat lokal dalam pembangunan agar tak lagi terjadi ketimpangan baru di wilayah tersebut. Karena secara ekonomi, Kalimantan Tengah sendiri memiliki prestasi yang cukup mentereng. Pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional, yakni 6,36% di tahun 2016 dengan tingkat inflasi 2,11% (nasional 3,02%), gini ratio 0,347% dan PDRB per kapita 2016 mencapai Rp 44,1 juta.
“Jadi maksud saya dalam desain kebijakan ini, mengambil space ini untuk manajemen ke-Indonesia-an, jangan tidak berimbang dengan manajemen pengembangan SDM yang ada di Kalteng,” ujar dia.
“Tidak harus langsung dipakaikan dasi. Yang pasti ekonomi mereka (masyarakat lokal) harus masuk satuan basis dalam pengembangan. Itu yang masuk dalam manajemen ke-Indonesia-an, masuknya basis-basis ekonomi lokal. Jangan sampai kita khawatirkan seperti betawi, yang akhirnya terpinggirkan. Jadi harus dilibatkan dan ada zona yang tidak boleh diubah,” pungkasnya.
