Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Syarifudin berharap sebelum 2019, target Perhutanan Sosial seluas 185.268 hektare di Kalimantan Utara, sudah terealisasi.
Potensi luasan lahan tersebut sesuai dengan PIAPS.
“Insya Allah bisa. Saya yakin sebelum 2019 sudah tercapai,” ujarnya, Senin (21/8/2017) usai membuka Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017.
Pemerintah mendorong agar masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan diberikan akses untuk mengelola dan mengusahakan hutan.
Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah telah menetapkan target areal Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare yang mencakup 9.800 desa di seluruh Indonesia.
Di Kalimantan Utara, berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), luas lahan mencapai 185.268 hektare yang tersebar di hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi dan kemitraan dengan pemegang izin di dalam kawasan hutan.
Untuk mencapai target dimaksud, Syarifudin akan mengarahkan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang ada pada masing-masing kabupaten dan kota.
“Mereka saya arahkan ke lapangan. Didukung para tenaga penyuluh lapangan,” ujarnya.
Selain itu, dia juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk membantu percepatan realisasi Perhutanan Sosial seperti dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial maupun lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan di lapangan.
“Termasuk nanti dari Ditjen PSKL,” ujarnya.
Dia mengatakan, Perhutanan Sosial yang merupakan bagian dari program Nawa Cita Presiden Joko Widodo termasuk program Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, penting untuk direalisasikan.
“Agar masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan juga menikmati,” ujarnya.
Untuk merealisasikan percepatan Perhutanan Sosial ini, dia juga meyakinkan jika anggaran pelaksanaannya telah siap.
“Biaya untuk Perhutanan Sosial ini sudah siap. Apalagi Pak Dirjen juga mendukung. Jadi paling tidak tahun ini bisa selesai dalam bentuk SK,” katanya.
Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial BPSKL Wilayah Kalimantan Banjarbaru, Ojom Somantri mengungkapkan, saat ini di Provinsi Kalimantan Utara baru ada satu izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang diterbitkan di Desa Setulang, Kabupaten Malinau seluas 4.415 hektare.
Selain itu telah diterbitkan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat seluas 93 hektare dari potensi seluas 2.090 di Kabupaten Bulungan.
Baru-baru ini, kata dia, ada dua lokasi permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Kabupaten Nunukan yang telah diverifikasi.
“Dalam waktu dekat, kalau tidak ada faktor lain yang mengganjal. Yang Kabupaten Nunukan sudah kami verifikasi, besok ke kantor saya akan menyiapkan pengantar ke menterinya,” ujarnya.
