 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat){kind=link}
Pontianak (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan lingkungan, termasuk perlindungan terhadap Orangutan dan pencegahan Karhutla dengan melibatkan penerapan teknologi mutakhir, peningkatan kapasitas personel, dan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.
“Dalam kami meningkatkan pengawasan hutan, Dinas LHK Kalbar berencana untuk memanfaatkan teknologi canggih seperti teknologi informasi, drone, satelit, dan sistem informasi geografis (GIS). Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap aktivitas ilegal di hutan,” kata Kepala Dinas LHK Kalbar, Adi Yani di Pontianak, Sabtu.
Dia menjelaskan, penggunaan teknologi ini merupakan bagian dari strategi untuk memperbaiki efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Menurutnya, Dinas LHK Kalbar menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam penegakan hukum. Modus operandi perdagangan satwa, termasuk Orangutan, semakin berkembang dengan transaksi yang dilakukan secara online menggunakan teknologi tinggi.
Hal ini disebabkan tingginya permintaan pasar untuk satwa liar dan kekurangan personel terlatih dalam penegakan hukum serta patroli hutan juga menjadi kendala utama. Kekurangan personel menyebabkan pengawasan di wilayah yang luas menjadi tidak optimal.
“Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas LHK Kalbar telah merancang strategi jangka panjang yang fokus pada penegakan hukum yang lebih ketat dan pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan kolaborasi dengan lembaga terkait dan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui program alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan juga menjadi prioritas.
Dinas LHK Kalbar juga menghadapi ancaman deforestasi dan kebakaran hutan (karhutla) yang berdampak pada habitat Orangutan. Untuk menangani masalah ini, Dinas LHK bersama dengan BKSDA dan mitra lainnya melakukan patroli rutin untuk mencegah illegal logging.
Program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan alternatif mata pencaharian, seperti pertanian berkelanjutan dan ecotourism, juga diimplementasikan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan.
Dalam penanggulangan Karhutla, Dinas LHK Kalbar melakukan berbagai upaya, termasuk pelatihan untuk masyarakat peduli api (MPA) dan petugas Brigade Dalkarhutla serta Pamhut UPT KPH mengenai teknik pencegahan kebakaran.
Teknologi pemantauan, seperti sistem informasi kebakaran berbasis satelit, digunakan untuk mendeteksi dini kebakaran. Kerjasama dengan BPBD, TNI, Polri, swasta, LSM, dan masyarakat juga diperkuat untuk upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Restorasi ekosistem gambut dengan kegiatan rewetting, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat juga dilakukan untuk mendukung upaya ini.
“Dengan langkah-langkah strategis ini, Dinas LHK Kalbar berkomitmen untuk menghadapi tantangan lingkungan dan memastikan keberlangsungan hidup Orangutan serta perlindungan hutan yang lebih baik di Kalimantan Barat,” katanya.