 dan penghapusan Barang Milik Negara kondisi rusak berat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat mengikuti Rekonsiliasi Pengelolaan BMN regional Kalimantan yang acaranya dipusatkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, 13 s.d 16 Juni 2023.){kind=link}
Guna melakukan percepatan usulan pengusulan Status Penggunaan (PSP) dan penghapusan Barang Milik Negara kondisi rusak berat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat mengikuti Rekonsiliasi Pengelolaan BMN regional Kalimantan yang acaranya dipusatkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, 13 s.d 16 Juni 2023.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar Pria Wibawa, Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto serta Pelaksana Harian Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN Ika Pusdikawati beserta JFU Subbag Pengelolaan Keuangan dan BMN.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar mengatakan kegiatan ini menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Serta dalam rangka percepatan proses status Penggunaan BMN dan penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Kegiatan rekonsiliasi pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenkumham ini bertujuan untuk percepatan usulan pengusulan Status Penggunaan (PSP) dan penghapusan Barang Milik Negara kondisi rusak berat,” ujar Pria Wibawa.
Pria menambahkan, Kanwil kemenkumham Kalbar sudah mengusulkan sebanyak 19.914 (89,76%) dari 22.187 aset, dan usulan penghapusan Barang Milik Negara sebanyak 19.952 (88,57%) dari 22.187 aset.
“Kanwil Kemenkumham Kalbar akan melakukan Evaluasi usulan PSP dan Penghapusan BMN dengan melakukan verifikasi, klarifikasi dan analisis pertimbangan terhadap dokumen permohonan PSP, pemindatanganan, pemusnahan dan penghapusan pada aset yang belum diusulkan,” terangnya.
Pria juga mengingatkan jajarannya khususnya pada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN serta para operator pengelolaan BMN untuk berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Seperti arahan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemenkumham dalam pembukaan kegiatan, Komitmen Moral adalah kunci seseorang dalam meraih kesuksesan di segala hal, berangkat dari inilah seseorang dapat menjadi abdi negara yang berjiwa pemimpin,” ucap Pria.
Dirinya berharap jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar dapat mengimplementasikan komitmen moral didalam diri masing-masing, dalam mewujudkan Kemenkumham semakin PASTI, sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Tahun 2023.
Acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Komjend Pol. Andap Budhi Revianto ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi serta, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN para operator pengelolaan BMN regional Kalimantan.
Sumber: Kalbar