TEMPO.CO, Jakarta – Perusahaan infrastruktur asal Brunei, Brunergy Utama Sdn Bdh mengumumkan akan menggarap proyek jaringan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Kalimantan. Jaringan kereta cepat ini akan menghubungkan Kalimantan di Indonesia, Sarawak, Sabah dan Brunei.
Brunergy Utama Sdn Bhd yang berbasis di Brunei, dalam situs webnya, mengumumkan bahwa proyek Kereta Api Trans Borneo akan dilaksanakan dalam dua tahap yang melibatkan rute sepanjang 1.620 kilometer. Jarak rata-rata antar stasiun masing-masing adalah 150 km dan kecepatan kereta antara 300 hingga 350 kilometer per jam dengan perkiraan waktu tempuh rata-rata antar stasiun hanya 30 menit.
“Tahap pertama akan menghubungkan kota-kota dari pesisir Barat hingga Pantai Timur, dimulai di Pontianak, Kalimantan Barat, dan berakhir di Kota Kinabalu, Sabah, yang merupakan kawasan fokus ekonomi. Rutenya akan mencakup kota-kota seperti Kota Kinabalu, Kimanis/Papar, Beaufort, Sipitang, Lawas, Bangar, Limbang, Bukit Panggal, Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, Kuching, Sambas Singkawang, Mempawah dan Pontianak,” menurut situs perusahaan dilansir dari Malay Mail.
Menurut perusahaan, tahap kedua akan melibatkan Kalimantan Utara dan Timur yang menghubungkan jalur utama dengan Samarinda dan ke Ibu Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia.
Rute tersebut meliputi Long Seridan, Ba Kelalan, Long Bawan, Malinau, Tanjung Selor, Tanjung Redeb, Pengadan, Lubuk Tutung, Bontang, Samarinda dan Balikpapan.
Kereta Api Trans Borneo akan memiliki empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama transportasi massal, serta 24 stasiun yang tersebar di seluruh pulau. Kedua rute tersebut akan bertemu di distrik Tutong di Brunei, yang berfungsi sebagai pusat jalur kereta api.
Brunergy Utama Sdn Bhd adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Brunei yang berfokus pada proyek infrastruktur besar untuk mendorong pertumbuhan masa depan di Kalimantan. Didirikan pada 21 Oktober 2013, Brunergy sebelumnya dikenal sebagai Mumin Energy (B) Sdn Bhd, yang utamanya beroperasi di sektor minyak dan gas.
Namun pemerintah Sarawak mengaku belum diberitahu secara resmi mengenai proposal proyek kereta cepat itu, menurut Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg. Dia mengatakan hanya membaca proposal kereta api Trans-Borneo dari laporan media baru-baru ini.
“Mungkin usulan pihak swasta yang tidak melibatkan pemerintah. Kalau kita mau membangun jalur kereta api Kalimantan-Borneo, harus ada kesepakatan antara Malaysia, Indonesia, dan Brunei,” ujarnya.
Abang Johari mengatakan, unit perencanaan perekonomian masih mempelajari kelayakan jaringan kereta api yang menghubungkan Sarawak dengan wilayah lain di Kalimantan. “Mereka akan melakukan diskusi antar pemerintah dengan Indonesia dan Brunei untuk menemukan konsensus dalam pengembangan jalur kereta Trans-Borneo,” katanya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Transportasi Brunei Shamhary Mustapha mengatakan belum ada diskusi resmi di tingkat pemerintah terkait usulan tersebut. Surat kabar Borneo Bulletin yang berbasis di Brunei melaporkan Shamhary mengatakan bahwa meskipun kementeriannya mengetahui aspirasi perusahaan untuk menyediakan layanan kereta api di Kalimantan, hal tersebut masih memerlukan studi lebih lanjut.
“Meski belum ada pembahasan resmi mengenai hal tersebut di tingkat pemerintah, namun terdapat sub-pokja perkeretaapian Asean yang membahas masalah konektivitas perkeretaapian di Asean, sehingga hal ini mungkin akan diangkat ke depannya,” ujarnya.
Sumber: tempo.co