 Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) kepada){kind=link}
Bambang Brodjonegoro mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) kepada investor Jepang.
Mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja 2014-2016 tersebut mengatakan Kaltim sebagai provinsi dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita terbesar kedua di Indonesia, sehingga menjadi kawasan yang strategis untuk investor.
Hal itu disampaikan Bambang di hadapan pimpinan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan PT J Trust Consulting Indonesia saat penandatanganan kerja sama antara Badan Bank Tanah dengan perusahaan asal Jepang tersebut. Ia mengatakan PDB per kapita Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi setelah DKI Jakarta.
“Jakarta yang tertinggi, kedua Kalimantan Timur, lalu ketiga Provinsi Riau. Kalimantan Timur merupakan provinsi yang menjadi lokasi eco city Penajam Paser,” ujarnya di Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Kota berkonsep ramah lingkungan tersebut akan menjadi bagian dari kawasan metropolitan baru yang akan terdiri dari Samarinda, Balikpapan dan Nusantara. Bambang mengatakan ketiganya akan menjadi kawasan metropolitan lain, karena selama ini masyarakat hanya mengenal kawasan metropolitan Jabodetabek.
Saat ini, lanjut dia, telah ada investasi dan pembangunan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga akan mendukung partisipasi sektor privat di IKN. Ia berharap J Trust Consulting dapat meyakinkan calon investor Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Baru. “Karena pemerintah Indonesia terbuka dengan partisipasi sektor swasta melalui investasi langsung maupun kerja sama publik dan private sector,” ujarnya.
Ide membangun ibu kota baru, menurut dia, tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah, khususnya pada saat ini. Kerja sama pemerintah dan sektor swasta untuk pembangunan area urban di IKN sangat mungkin dilakukan.
Jumlah anggaran dari pemerintah untuk IKN terus meningkat tiap tahun. Pada 2022, anggaran dari APBN untuk IKN ditetapkan sebesar Rp 5,5 triliun, tahun berikutnya sebesar Rp 27,0 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 39,8 triliun. Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Adapun total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sekitar Rp 466 triliun.