Sunday, May 19, 2024
HomeBeritaRealisasi Belanja APBN Di Kapuas Hulu Capai Rp930,57 Miliar

Realisasi Belanja APBN Di Kapuas Hulu Capai Rp930,57 Miliar


Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hingga Juli 2023 mencapai Rp930,57 miliar atau
53,04 persen dari pagu dana sebesar Rp1,75 triliun.

“Realisasi belanja APBN di Kapuas Hulu cukup baik karena lebih tinggi dari rata-rata realisasi nasional sebesar 47,7 persen,” kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau Sri Winarno di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu.

Disampaikan Winarno, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui KPPN Putussibau untuk kementerian atau lembaga (K/L) dan belanja transfer ke daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Menurut dia, sampai dengan akhir Juli Tahun 2023, total realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau telah mencapai Rp930,57 miliar atau 53,04 persen dari pagu Rp1,75 triliun tersebut terdiri belanja pemerintah pusat (K/L) Rp147,02 miliar atau 56,65 persen dari pagu Rp259,52 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp783,55 miliar atau 52,42 persen dari pagu Rp1,4 triliun.

Dia menyebutkan capaian realisasi belanja (K/L) yang tertinggi adalah belanja pegawai yaitu sebesar 59,94 persen kemudian belanja modal sebesar 57,19 persen, dimana periode bulan Juni lalu masih dikisaran 39,55 persen dan belanja barang sampai dengan Juli baru diserap 53,43 persen.

Lebih lanjut Winarno menyampaikan, terdapat satu satuan kerja (Satker) yang realisasi belanja pegawainya sudah diatas target Triwulan III yaitu 75 persen sisanya 17 satker realisasinya masih di bawahnya.

Sedangkan, untuk belanja barang, terdapat dua Satker yang realisasinya di atas target Triwulan III 2023 yaitu 75 persen, namun untuk 26 satker lainnya masih dibawah 75 persen.

“Pelaksanaan belanja modal, saat ini terdapat 11 Satker atau sekitar 78 persen yang realisasi belanja modalnya melampaui target realisasi Belanja modal Triwulan III 70 persen, namun masih ada tiga Satker yang realisasinya di bawah target,” jelas Winarno.

Disisi lain, Winarno juga menyampaikan dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) sampai dengan akhir Juli 2023 terlihat progres implementasi transaksi non tunai Satker masih tergolong minim.

Dikatakannya, pengguna aktif Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sampai dengan Juli 2023, baru empat Satker dengan total transaksinya sebesar Rp105,86 juta dan penggunaan Cash Management System (CMS) Satker saat ini mencapai 58,63 persen.

Winarno juga mengingatkan kepada Satker mitra kerja KPPN Putussibau segera menggunakan CMS dan menghubungi bank tempat membuka rekening apabila mengalami kendala.

“Selain CMS peningkatan transaksi non tunai pelaksanaan APBN agar dilakukan melalui melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Aplikasi Digipay Satu (ADS) serta menyusul KKP domestik melalui QRIS,” katanya.

Sumber: Antara Kalbar

RELATED ARTICLES

TRANSLATE

Most Popular