 diberikan materi serta pembelajaran mengenai keberhasilan Pemprov Kalimantan Barat dan Maluku serta Pemkot Bukittinggi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik.){kind=link}
Para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberikan materi serta pembelajaran mengenai keberhasilan Pemprov Kalimantan Barat dan Maluku serta Pemkot Bukittinggi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik.
“Seorang praja dituntut mampu memiliki basic kepamongprajaan dengan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan, baik teoritis maupun empiris. Kami sengaja menghadirkan para pelaksana dan pembuat kebijakan sehingga praja akan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi berbagai permasalahan publik di daerah,” ujar Rektor IPDN Hadi Prabowo melalui rilis Bagian Kerja Sama dan Humas IPDN di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Rabu 8 Maret 2023.
Ia mengatakan hal itu, pada Stadium General secara daring dan luring dengan mengundang para pembicara, antara lain Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton A. Lailossa serta Walikota Bukittinggi Erman Safar.
Materi yang disampaikan, terkait “Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah” khususnya dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penanganan stunting serta masalah daerah lainnya.
Kegiatan tersebut, merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut “Dies Natalis IPDN ke-67″ yang akan digelar 17 Maret 2023 mendatang
Stadium general itu pun, dilaksanakan secara luring di Kampus IPDN Jatinangor yang diikuti secara daring oleh praja di seluruh kampus daerah.
Menurut Hadi Prabowo, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku serta Kota Bukittinggi merupakan contoh daerah yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Bahkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat baik.
“Keberhasilan ketiga pemerintah daerah ini, diharapkan dapat memberikan pembelajaran di dalam penerapan teori dan praktek kepada praja,” tuturnya.
Sementara itu, dalam paparannya, Sutarmidji menuturkan, kini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,01% dengan tingkat kemiskinan 6,73% dan tingkat pengangguran terbuka 4,86%.
Meski saat ini kasus stunting terhitung tinggi yaitu di angka 29,8%, itu dapat diatasi dengan upaya peningkatan status desa tertinggal menjadi desa mandiri.
“Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri, diharapkan kasus stunting dapat berkurang,” ujarnya.
Sutarmidji berpesan bagi Praja IPDN untuk tidak melakukan manipulasi data. Sebab, data mengenai suatu daerah akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Ada empat hal untuk mencapai kesuksesan, yaitu kejujuran, disiplin, dukungan orang terdekat dan skill atau kompetensi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton A. Lailossa menuturkan, Provinsi Maluku memiliki permasalahan. Akan tetapi, strategi penyelesaian masalahnya cukup unik.
Meski secara geografis Maluku hanya memiliki kurang dari 5% wilayah darat, Pemprov Maluku mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi yaitu sebesar 5,73%.
“Dua strategi yang dilaksanakan kami untuk mengatasi berbagai masalah publik dengan sumber daya yang terbatas, yaitu dengan melakukan sinergitas. Sinergitas dengan lembaga pemerintahan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota. Upaya lainnya, mengalokasikan dana di sektor basis dan non basis,” ujar Anton.
Menurut dia, Pemprov Maluku juga memaksimalkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk melakukan ekspor rempah, hasil perikanan serta memaksimalkan sektor pariwisata.
Walikota Bukittinggi Erman Safar menjelaskan, Kota Bukittinggi memiliki kebijakan tersendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19.
Pemkot Bukittinggi membuat kebijakan Tabungan Utsman, yaitu program pinjaman bagi para pelaku UMKM tanpa bunga dan tanpa agunan.
“Upaya ini terbukti mampu memberikan stimulus bagi mereka (pelaku UMKM) sehingga ekonomi tetap terjaga” tutur Erman.
Pemkot Bukittinggi pun, lanjut dia, terbilang sukses dalam menghadapi permasalahan stunting dengan penurunan angka stunting secara signifikan. “Tahun 2021 mencapai 19%, tahun 2022 turun menjadi 16,8%,” ucapnya.
Pelaksanaan diskusi berjalan dinamis. Para praja antusias memberikan berbagai pertanyaan, terutama berkaitan strategi pengambilan kebijakan dalam menghadapi stunting.
Selain itu juga tentang permasalahan ekonomi, seperti inflasi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.
Sumber : PikiranRakyat