Babak baru krisis ekonomi Pakistan terus-menerus melanda. Kali ini, Negeri Ali Jinnah kembali mengalami kenaikan utang luar negeri dan investor mulai mencabut kegiatan bisnisnya di negara itu.
Dalam laporan terbaru, dikutip Kamis (9/3/2023), utang luar negeri negara dengan penduduk mayoritas Muslim itu meningkat tajam sebesar 38% menjadi 20,69 triliun rupee (sekitar Rp 1.137,95 triliun) pada akhir Januari 2023. Padahal, Januari 2022, utang luar negeri Pakistan hanya berada di angka 14,98 triliun rupee.
Laporan itu mengatakan kenaikan utang dapat dikaitkan dengan devaluasi besar-besaran dalam mata uang lokal terhadap dolar AS. Tercatat rupee Pakistan turun sebesar 51% secara year-on-year terhadap dolar di Januari 2023.
Dengan hal ini, utang keseluruhan pemerintah Pakistan melonjak menjadi 54,94 triliun rupee Pakistan pada akhir Januari 2023. Utang dalam negeri meningkat menjadi 34,26 triliun rupee Pakistan pada akhir Januari 2023. Sementara pinjaman jangka panjang negara meningkat menjadi 27,51 triliun rupee Pakistan.
Pelemahan nilai tukar rupee sendiri terjadi setelah Dana Moneter Internasional (IMF) meminta agar Islamabad meliberalisasi nilai tukar. Ini sebagai salah satu syarat agar Pakistan dapat memperoleh bantuan keuangan dari lembaga itu.
Namun, yang terjadi justru anjloknya mata uang rupee terhadap dolar AS. Hal ini mulai mengguncang kepercayaan investor terhadap negara itu.
Baru-baru ini, produsen otomotif Jepang, Honda, mengumumkan untuk menutup pabriknya di Pakistan. Honda menyalahkan situasi ekonomi saat ini atas keputusannya dan mengatakan bahwa pabrik akan tetap tutup dari 9 hingga 31 Maret.
“Mempertimbangkan situasi ekonomi Pakistan saat ini di mana pemerintah mengambil langkah-langkah ketat termasuk membatasi pembukaan LC (letter of credit) untuk impor kit mobil rakitan, bahan baku dan menghentikan pembayaran luar negeri, rantai pasokan perusahaan memiliki juga sudah parah,” ujar pernyataan resmi perusahaan itu kepada Bursa Efek Pakistan yang dikutip Economic Times, Rabu.
Langkah Honda ini mengikuti rekan senegaranya, Suzuki dan Toyota, yang telah memutuskan untuk menutup pabriknya di Pakistan dengan alasan yang sama.
“Industri otomotif Pakistan, yang sangat bergantung pada impor, terjebak di tengah krisis nilai tukar, karena SBP, setelah depresiasi rupee yang tak kunjung reda, memberlakukan pembatasan pada pembukaan LC,” lapor Geo News.
Pakistan telah mengalami krisis ekonomi hebat sejak tahun 2022 lalu. Selain melonjaknya utang dan anjloknya nilai tukar, negara itu juga dilanda inflasi tinggi dan juga kekurangan devisa.
IMF pun tahun lalu telah mencairkan bailout sebesar US$ 6 miliar (Rp 90 triliun) pada tahun 2019, yang ditambah lagi dengan US$ 1 miliar (Rp 15 triliun) tahun lalu pada Pakistan. Namun pemberi pinjaman itu kemudian menghentikan pencairan pada bulan November karena kegagalan Pakistan untuk membuat lebih banyak kemajuan dalam konsolidasi fiskal dan reformasi ekonomi.
Dalam sejarahnya, Pakistan juga telah menjadi salah satu nasabah loyal IMF, dengan Islamabad telah 23 kali menjadi pasien lembaga keuangan itu sejak merdeka pada 1947.
Meski telah berulang kali menjadi nasabah IMF, Krisis ekonomi selalu muncul setiap beberapa tahun di Pakistan, yang disebabkan oleh ekonomi yang tidak menghasilkan cukup dan menghabiskan terlalu banyak, sehingga bergantung pada utang luar negeri. Setiap krisis berturut-turut menjadi lebih buruk karena tagihan hutang semakin besar dan pembayaran jatuh tempo.
Selain itu, ketidakstabilan politik internal dan bencana banjir memperburuk krisis kali ini. Ada juga elemen eksternal yang signifikan dalam krisis, dengan kenaikan harga pangan dan bahan bakar global setelah perang Rusia di Ukraina.